SELAMAT DATANG DI WEB DANA PENSIUN BANK MANDIRI EMPAT ----- Mengelola, Melayani, Hari Tua Sejahtera ----- Gedung Dana Graha Lt. Dasar Jl. Gondangdia Kecil No.12-14 Jakarta 10330

Sejarah Dana Pensiun Bank Mandiri Empat

Gedung Dana Graha Jakarta
Dana Pensiun didirikan berawal dari sebuah yayasan dengan nama Jajasan Dana Sosial Pemeliharaan Hari Tua Pegawai Bank Industri Negara (BIN) yang disingkat Dana Sosial BIN, berdasarkan Akta Notaris RM Soewandi No. 36 tanggal 19 Mei 1954 Tambahan
Berita Negara RI No. 10 tanggal 3 Pebruari 1954, Lembaga Negara No. 161 tahun 1956, dengan maksud melakukan pemeliharaan sosial bagi pegawai Bank Industri Negara antara lain pemberian pensiun, THT, pensiun janda dan yatim/piatu. Kemudian pada tahun 1957, Dana Pensiun lebih dipertegas lagi keberadaannya melalui akta Notaris RM Soewandi No. 29 tanggal 11 Maret 1957, Tambahan Berita Negara RI No. 36 tanggal 3 Mei 1957, Lembaran Negara No. 31 tahun 1957 yang dikenal dengan Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Anak Yatim / Piatu Bank Industri Negara.

Maksud didirikannya yayasan tersebut adalah untuk dapat menjamin pemberian pensiun dan pemberian tunjangan anak yatim / piatu dari para peserta. Berdasarkan Akte Notaris Yulian Nimrod Siregar No. 107 tanggal 22 Juni 1965, didirikan Jajasan Kesejahteraan Buruh Bank Pembangunan Indonesia (disingkat JKB) kemudian berdasarkan rapat Badan Pengurus dan Badan Pengawas JKB tanggal 26 Oktober 1966 diputuskan untuk memberhentikan seluruh Badan Pengurus Jajasan dan mengubah Anggaran Dasar berikut nama Jajasan menjadi Jajasan Djaminan Sosial Karyawan Bank Pembangunan Indonesia (JDSK BAPINDO) kemudian dengan ejaan baru Bahasa Indonesia nama tersebut diganti menjadi Yayasan Jaminan Sosial Karyawan Bank Pembangunan Indonesia, disingkat YJSK BAPINDO.

Berdasarkan Akta Notaris Soetrono Prawiroatmodjo SH, No. 2 tanggal 2 Mei 1969 dibentuk Anggaran Dasar YJSK BAPINDO dan terdaftar sebagai Badan Hukum dengan Tambahan Berita Negara RI No. 67 tanggal 22 Agustus 1969, Lembaran Negara No. 6 tahun 1969. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. S-115/MK.6/1977 tanggal 14 Mei 1977, YJSK Bapindo diakui sebagai Badan Pensiun dan mendapat ijin operasional, tujuan Yayasan ini adalah untuk menjamin kesejahteraan para karyawan BAPINDO, kemudian dengan Akte Notaris Ny. R. Arie Soetardjo SH No. 131 tanggal 30 Maret 1990 diadakan perubahan Anggaran Dasar YJSK dimana tugasnya hanya menyelenggarakan Program Pensiun sedangkan kegiatan yang menyangkut kesejahteraan pegawai termasuk perumahan di hari tua, diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. R. Arie Soetardjo SH No. 132 tanggal 30 Maret 1990.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 37 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3477) maka sesuai maksud UU tersebut YJSK BAPINDO dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Dana Pensiun harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Peraturan Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) yang ditetapkan Direksi BAPINDO dengan Peraturan Direksi No. 5 tahun 1993 tanggal 23 Desember 1993, disahkan oleh Menteri Keuangan RI, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 286/KM.17/1993 tanggal 24 Desember 1993. Pada tanggal 31 Juli 1999 BAPINDO dilebur ke dalam Bank Mandiri (Persero).

Dengan bergabungnya Pendiri Dana Pensiun yaitu PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) kedalam PT Bank Mandiri (Persero), hal tersebut diikuti pula dengan perubahan nama DANA PENSIUN BAPINDO menjadi DANA PENSIUN BANK MANDIRI EMPAT. Dana Pensiun Bank Mandiri Empat didirikan berdasarkan Keputusan Direksi Bank Mandiri (Persero) No. 021 D/KEPDIR/1999 tanggal 31 Juli 1999, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-397/KM.17/1999 tanggal 15 Nopember 1999, tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

Dalam upaya meningkatkan Manfaat Pensiun, maka Direksi PT Bank Mandiri (Persero) menyetujui penyesuaian atas besarnya Manfaat Pensiun yang didasarkan pada kemampuan pendanaan DPBME, sehingga PDP No. 021D/KEP.DIR/1999 tanggal 31 Juli 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan PDP No.015/SK.DIR/2003 tanggal 23 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI No.KEP-118/KM.6/2003 tanggal 31 Maret 2003. Pada tahun 2007, Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp.200.000,- untuk masing-masing pensiunan sehingga Peraturan Dana Pensiun No.015/SK.DIR/2003 tanggal 28 Januari 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan PDP No. KEP. DIR/83/2007 tanggal 22 Juni 2007 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI No. KEP-147/KM.10/2007 tanggal 20 Juli 2007 dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 21 Agustus 2007 No. 67. Pada tahun 2010 Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp.450.000,- untuk masing-masing pensiunan sehingga Peraturan Dana Pensiun No. KEP.DIR/83/2007 tanggal 22 Juni 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan PDP No. KEP.DIR/174/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI No. KEP-444/KM.10/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 17 September 2010 No. 75. Terakhir tahun 2011 Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui kembali kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 110.000,- untuk masing-masing pensiunan sehingga Peraturan Dana Pensiun No.KEP. DIR/174/2010 tanggal 28 Juni 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan PDP No. KEP.DIR/151/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI No. KEP-591/ KM.10/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 September 2011 No. 72.