SELAMAT DATANG DI WEB DANA PENSIUN BANK MANDIRI EMPAT ----- Mengelola, Melayani, Hari Tua Sejahtera ----- Gedung Dana Graha Lt. Dasar Jl. Gondangdia Kecil No.12-14 Jakarta 10330

Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat

KEPUTUSAN

DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
NOMOR KEP.DIR / 144  / 2013

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BANK MANDIRI EMPAT

DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penghasilan dan lebih meningkatkan kesejahteraan Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri Empat yang didirikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, telah ditetapkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Empat berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor KEP.DIR/151/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP-591/KM.10/2011 tanggal 20 Juli 2011;


b.
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku serta untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Peserta termasuk pemberian Manfaat Lain, maka perlu dilakukan penyesuaian besarnya Manfaat Pensiun maupun pengaturan pemberian Manfaat Lain, sesuai dengan kemampuan pendanaan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat dan dengan memperhatikan Pedoman Standar Akuntansi yang berlaku bagi Pendiri;


c.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Empat yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477)


2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)


3.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;


4.
Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan Akte Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998, beserta perubahannya;


5.
Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor KEP.DIR/104/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Serta Penetapan Daftar Direktur Pengganti.
Memperhatikan
:
1.
Keputusan Rapat Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.09 tanggal 5 Maret 2013 tentang Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 2 April 2013;


2.
Keputusan Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.04/3/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Pembahasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST);


3.
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)                   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 2 April 2013 acara kelima tentang Persetujuan Pengaturan dan Peningkatan Manfaat Pensiun dan Pemberian Manfaat Lain bagi Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.


MEMUTUSKAN



Menetapkan  :    KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK MANDIRI EMPAT.



BAB I
                                                             KETENTUAN UMUM                           
Arti Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :
(1)       Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bank Mandiri Empat;
(2)       Pendiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
(3)       Pemberi Kerja adalah Pendiri;
(4)       Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun;
(5)       Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
(6)       Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Empat;
(7)       Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
(8)       Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan;
(9)       Karyawan adalah Karyawan eks PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) yang menjadi Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan kepegawaian Pemberi Kerja;
(10)    Bekas Karyawan adalah Peserta yang berhenti bekerja dan telah berhak atas Pensiun Ditunda serta tidak mengalihkan haknya ke dana pensiun lain;
(11)    Pensiunan adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dan telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun;
(12)    Peserta adalah Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun;
(13)    Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun;
(14)    Anak adalah semua Anak yang sah dari Peserta atau Pensiunan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun;
(15)    Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun;
(16)    Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;
(17)    Penghasilan Dasar Pensiun adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan besarnya Manfaat Pensiun;
(18)    Masa Kerja adalah Masa Kerja yang menjadi dasar perhitungan besarnya Manfaat Pensiun;
(19)    Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
(20)    Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan pada saat Peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;
(21)    Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi  Peserta yang dibayarkan bila Peserta pensiun pada periode sepuluh tahun sebelum usia pensiun normal;
(22)    Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang dibayarkan bila Peserta menjadi cacat;
(23)    Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai  usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
(24)    Manfaat Lain adalah manfaat yang dapat dibayarkan kepada Peserta di luar Manfaat Pensiun pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
(25)    Cacat adalah Cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan tugas pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan, dan pengalamannya, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja untuk Karyawan dan ditunjuk oleh Pengurus untuk Bekas Karyawan;
(26)    Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
(27)    Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
(28)    Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
(29)    Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
(30)    Arahan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi;

BAB II

DANA PENSIUN
Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 2

(1)       Dana Pensiun menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Bank Mandiri Empat, selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.
(2)       Kantor cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Tanggal Pendirian dan Jangka Waktu

Pasal 3


(1)       Dana Pensiun ini untuk pertama kalinya didirikan dalam bentuk Yayasan Jaminan Sosial Karyawan Bank Pembangunan Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 2 tanggal 2 Mei 1969, oleh Soetrono Prawiroatmodjo, SH. Notaris di Jakarta, yang pembentukan dananya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan surat Nomor S-115/MK.6/1977 tanggal 14 Mei 1977.
(2)       Yayasan Jaminan Sosial Karyawan Bank Pembangunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun menjadi badan hukum Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 23 Desember 1993, yang telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP-286/KMK.17/1993 tanggal 24 Desember 1993, dengan nama Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero).
(3)       Dalam rangka penggabungan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero), telah ditetapkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Nomor 021D/KEP.DIR/1999 tanggal 31 Juli 1999, yang telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP-397/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, dengan nama Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.
(4)       Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Empat telah disesuaikan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DIR/151/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor  KEP–591/KM.10/2011 tanggal 20 Juli 2011.
(5)       Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.


Asas Dasar
Pasal 4

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Maksud dan Tujuan

Pasal 5


(1)       Maksud didirikannya Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
(2)       Tujuan didirikannya Dana Pensiun adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta dan Pihak Yang Berhak pada hari tua tetap terjamin.

Kekayaan Dana Pensiun
Pasal 6

(1)       Kekayaan Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari kekayaan Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) dan terhitung sejak tanggal 31 Juli 1999 kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari hasil pengembangan dan dari iuran tambahan yang berasal dari Pemberi Kerja dalam hal terjadi kekurangan dana, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria.
(2)       Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
(3)       Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman agar diperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.
(4)       Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
(5)       Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas.
(6)       Kekayaan Dana Pensiun yang diinvestasikan di pasar modal yang perlu menggunakan jasa penitipan wajib dititipkan kepada Penerima Titipan.



BAB III
KEPENGURUSAN DANA PENSIUN
Nama Pendiri
Pasal 7

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akte Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998 oleh Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 4 Desember 1998, yang merupakan penggabungan dari PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero).

Kewajiban Pendiri

Pasal 8

(1)       Pendiri wajib membayar iuran tambahan yang menjadi bebannya pada saat jatuh tempo, baik secara bulanan maupun secara sekaligus.
(2)       Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran tambahan yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
(3)       Pendiri wajib membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan berkala oleh Pengurus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
(4)       Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)       Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan Karyawannya kepada Dana Pensiun.

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pendiri
Pasal 9

(1)         Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
(2)         Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
(3)         Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
(4)         Pendiri menetapkan dan mengubah Arahan Investasi dengan berpedoman pada ketentuan Undang- Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
(5)         Pendiri mengesahkan laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
(6)         Pendiri menetapkan besarnya honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim bagi anggota Dewan Pengawas dan Pengurus.
(7)         Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak sesuai ketentuan Undang- Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku serta Peraturan Dana Pensiun.


PENGURUS
Penunjukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan Pengurus
Pasal 10

(1)       Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Undang- Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
(2)       Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan surat penunjukan.
(3)       Setiap anggota Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus.
(4)       Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan susunan seorang Direktur Utama dan lainnya Direktur.
(5)       Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dana pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
(6)       Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(7)       Pendiri dapat memberhentikan anggota Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir.
(8)       Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.
(9)       Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Pengurus, maka Pendiri harus menunjuk Pengurus yang baru selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan secara penuh atau mengisi sisa masa jabatan anggota Pengurus yang digantikannya.
(10)    Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(11)    Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
a.      masa jabatan berakhir; atau
b.      meninggal dunia; atau
c.       mengundurkan diri; atau
d.      diberhentikan oleh Pendiri; atau
e.      dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
f.       Dana Pensiun bubar.
(12)    Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Kewajiban Pengurus
Pasal 11

(1)       Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
(2)       Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal.
(3)       Pengurus wajib memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
(4)       Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
(5)       Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
(6)       Pengurus wajib menyampaikan laporan  pertanggungjawaban tahunan mengenai kepengurusan dan pengelolaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), kepada Pendiri untuk disetujui dan disahkan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
(7)       Dalam hal laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) belum disahkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka Pengurus dilepaskan dari tanggung jawab kepada Pendiri atas kepengurusan Dana Pensiun dalam periode tahun laporan dimaksud.
(8)       Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun, yang terdiri antara lain :
a.      laporan keuangan;
b.     laporan teknis;
c.      laporan aktuaris;
d.     daftar investasi bulanan dan laporan investasi.
(9)       Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) wajib disampaikan juga kepada Pendiri.


(10)    Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai :
a.       neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu  yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
b.      hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu  yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
c.           setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
d.      perkembangan portofolio investasi dan hasilnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
e.      ringkasan laporan investasi setiap akhir tahun yang telah diperiksa dan dikeluarkan oleh akuntan publik;
f.       ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas terhadap kinerja investasi Dana Pensiun.
(11)    Dalam hal Pemberi Kerja belum menyetor iuran tambahan bulanan kepada Dana Pensiun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh temponya, maka Pengurus wajib menagih secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(12)    Pengurus wajib mengumumkan pengesahan  atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(13)    Pengurus wajib membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
(14)    Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyatakan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
(15)    Pengurus bersama dengan Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai saran dan pendapat dari Peserta mengenai portofolio investasi dan hasilnya.

Hak dan Wewenang Pengurus
Pasal 12

(1)       Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan administrasi Dana Pensiun, pengelolaan investasi, dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
(2)       Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
(3)       Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
(4)       Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji dan kesejahteraan lainnya yang lazim, dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
(5)       Pengurus berhak meminta kepada Pemberi Kerja dan Peserta mengenai data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya pada Dana Pensiun.
(6)       Anggota Pengurus memperoleh honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri, dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Tanggung Jawab Pengurus
Pasal 13

(1)       Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, ketentuan Undang- Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
(2)       Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
(3)       Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan Undang- Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Rapat Pengurus
Pasal 14

(1)       Pengurus harus mengadakan Rapat Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama, atau atas usul dari Direktur lainnya.
(2)       Hasil Rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan anggota Pengurus.
(3)       Keputusan-keputusan Pengurus dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan Rapat Pengurus, dengan catatan semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang akan dibicarakan dan lebih dari separuh jumlah anggota Pengurus menyetujui usul tersebut secara tertulis.

DEWAN PENGAWAS
Penunjukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan Dewan Pengawas
Pasal 15


(1)       Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
(2)       Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat penunjukan.
(3)       Setiap anggota Dewan Pengawas harus menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk ditunjuk sebagai Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
(4)       Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
(5)       Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan susunan seorang Ketua yang berasal dari Pemberi Kerja, dan lainnya Anggota.
(6)       Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berasal dari Karyawan dan atau bukan Karyawan.
(7)       Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berasal dari Pensiunan.
(8)       Anggota Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
(9)       Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
(10)    Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatannya  tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(11)    Pendiri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir.
(12)    Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.
(13)    Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengawas, maka Pendiri harus menunjuk anggota Dewan Pengawas yang baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Dewan Pengawas  yang digantikannya.
(14)    Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
a.      masa jabatan berakhir; atau
b.      meninggal dunia; atau
c.      mengundurkan diri; atau
d.      diberhentikan oleh Pendiri; atau
e.      dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
f.       status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
(15)       Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.


Kewajiban Dewan Pengawas
Pasal 16

(1)       Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
(2)       Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada Pendiri selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
(3)       Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
(4)       Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada:
a.    Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik;
b.    Saran dan pendapat Peserta.

Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 17

(1)       Dewan Pengawas menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan pemeriksaan terhadap laporan investasi Dana Pensiun.
(2)       Dewan Pengawas menunjuk aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris.
(3)       Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
(4)       Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
(5)       Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim  yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri, dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
(6)       Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan anggota Pengurus apabila anggota Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan Dana Pensiun atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.
(7)       Dewan Pengawas dapat menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri.
(8)       Dewan Pengawas mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi yang dibuat Pengurus.


Tanggung Jawab Dewan Pengawas
Pasal 18

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Rapat Dewan Pengawas
Pasal 19

(1)       Dewan Pengawas harus mengadakan Rapat Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas, atau oleh anggota Dewan Pengawas dengan memberitahukan kehendaknya secara tertulis dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam Rapat.
(2)       Undangan untuk Rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi atau dengan cara lain sebelum Rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
(3)       Hasil Rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan anggota Dewan Pengawas.
(4)       Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas, dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih  dari separuh jumlah anggota Dewan Pengawas yang menyetujui usul tersebut secara tertulis.


BAB IV
PENERIMA TITIPAN
Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan
Pasal 20

(1)       Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
(2)       Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
(3)       Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
(4)       Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
(5)       Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
a.      tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
b.     biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
c.      pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

Tanggung Jawab Penerima Titipan
Pasal 21

(1)       Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
(2)       Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
(3)       Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
(4)       Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari Kekayaan Penerima Titipan, dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.


BAB V
TAHUN BUKU DAN BIAYA
Tahun Buku
Pasal 22

Tahun buku Dana Pensiun berlangsung dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dalam tahun yang sama.

Biaya Dana Pensiun
Pasal 23

(1)       Segala biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan kekayaan Dana Pensiun menjadi beban Dana Pensiun.
(2)       Biaya-biaya yang dibebankan kepada Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
a.      gaji personalia, honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas, dan kesejahteraan lainnya yang lazim;
b.      biaya kantor, pemeliharaan, penyusutan, dan asuransi aktiva tetap;
c.      biaya umum dan administrasi;
d.      perjalanan dinas dan rapat;
e.      pendidikan, pelatihan, seminar, dan lokakarya;
f.       akuntan publik, aktuaris dan Penerima Titipan;
g.      konsultan, penasehat hukum dan notaris;
h.      manajer investasi, pelaksana administrasi dan penilai investasi;
i.        investasi, bank, dan pajak;
j.        likuidasi dalam hal terjadinya pembubaran Dana Pensiun.


BAB VI
KEPESERTAAN
Kelompok Peserta
Pasal 24

(1)       Peserta Dana Pensiun terdiri dari Karyawan, Bekas Karyawan dan Pensiunan.
(2)       Kepesertaan dalam Dana Pensiun berakhir sejak Peserta berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain, atau meninggal dunia, atau telah menerima seluruh haknya secara sekaligus sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Peserta
Pasal 25

(1)       Setiap Peserta berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
(2)       Setiap Peserta wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya serta mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
(3)       Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

Pendaftaran Pihak Yang Berhak
Pasal 26

(1)         Setiap Peserta wajib menyampaikan daftar susunan keluarganya yang telah ada sebelum tanggal 31 Juli 1999 sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
(2)         Susunan keluarga Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari istri/suami dan Anak.
(3)         Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebelum berhenti bekerja atau selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah berhenti bekerja bagi Bekas Karyawan, dan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah tanggal 31 Juli 1999 bagi Karyawan.
(4)         Pihak yang tidak dapat didaftarkan dalam susunan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2), kecuali Pihak Yang Ditunjuk, adalah :
a.      istri/suami yang kawin dengan Peserta setelah diberhentikan dari Pemberi Kerja;
b.      Anak yang dilahirkan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.      istri/suami yang kawin dengan Peserta setelah tanggal 31 Juli 1999;
d.      Anak yang dilahirkan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
(5)         Apabila Peserta tidak mempunyai istri/suami dan Anak, maka Peserta mendaftarkan Pihak Yang Ditunjuk pada Dana Pensiun sebagai penerima Manfaat Pensiun dari Peserta yang meninggal dunia.
(6)         Dalam hal istri/suami atau Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), yang telah terdaftar pada Dana Pensiun meninggal dunia, maka yang bersangkutan hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
(7)         Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan istri/suami yang telah terdaftar pada Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, istri/suami dimaksud hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
(8)         Peserta atau Pihak Yang Berhak wajib melaporkan kepada Dana Pensiun setiap terjadinya perubahan mengenai perceraian, kematian, dan alamat tempat tinggal, serta perubahan lainnya yang dianggap perlu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan dimaksud.
(9)         Pengurus wajib mencatat segala perubahan susunan keluarga dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (8).
(10)     Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.


Penetapan Tanggal Lahir dan Usia Pensiun
Pasal 27


(1)       Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun, ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.
(2)       Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.
(3)       Usia pensiun normal ditetapkan usia 56 (limapuluh enam) tahun.
(4)       Usia pensiun dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal.


BAB VII
IURAN PENSIUN
Besarnya Iuran Pensiun
Pasal 28


(1)       Iuran tambahan sebagai pendanaan program pensiun seluruhnya ditanggung oleh Pemberi Kerja.
(2)       Pemberi Kerja wajib membayar iuran tambahan untuk menutup kekurangan dana yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria.


Tata Cara Pembayaran Iuran
Pasal 29


(1)       Iuran tambahan Pemberi Kerja harus dibayarkan dengan angsuran sekali per bulan atau secara sekaligus.
(2)       Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran tambahan bulanan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya.
(3)       Keterlambatan pembayaran iuran tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan bunga.
(4)       Iuran tambahan Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai :
a.      hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan tetap dikenakan bunga;
b.      piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
(5)       Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) huruf a adalah sebesar bunga yang tertinggi dari bunga deposito berjangka 1 (satu) tahun, yang berlaku di Bank Umum milik Pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan pembayaran iuran tambahan dimaksud jatuh tempo, dan bunga tersebut dibebankan kepada Pemberi Kerja.
(6)       Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran tambahan bulan berikutnya.

BAB VIII
MANFAAT PENSIUN
Hak atas Manfaat Pensiun
Pasal 30

(1)       Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
(2)       Manfaat Pensiun Normal
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
(3)       Manfaat Pensiun Dipercepat
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
(4)       Manfaat Pensiun Cacat
Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
(5)       Pensiun Ditunda
a.      Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas Pensiun Ditunda;
b.      hak atas Pensiun Ditunda baru dapat dibayarkan setelah Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau Peserta Cacat atau Peserta meninggal dunia.
(6)       Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak
a.      dalam hal Peserta atau Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda;
b.      dalam hal Peserta atau Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak;
c.      dalam hal Bekas Karyawan meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia;
d.      Manfaat Pensiun bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dibayarkan sampai dengan Anak yang bersangkutan mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun, atau dapat dibayarkan sampai dengan usia 25 (duapuluh lima) tahun apabila Anak yang bersangkutan  belum berpenghasilan, dan masih sekolah, dan belum menikah.
(7)       Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka hak Peserta atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk yang terdaftar pada Dana Pensiun.


Masa Kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun
Pasal 31

(1)       Masa Kerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja yang terdaftar pada Dana Pensiun pada tanggal 31 Juli 1999.
(2)       Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya Manfaat Pensiun adalah gaji dasar yang terdaftar pada Dana Pensiun pada tanggal 31 Juli 1999.
(3)       Bagi Karyawan dan bekas Karyawan yang hak atas Pensiun Ditundanya lebih kecil dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2002, berhak memperoleh penyesuaian Penghasilan Dasar Pensiun.
(4)       Penyesuaian Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :
Penghasilan Dasar Pensiun = Manfaat Pensiun sesuai tabel penyesuaian Manfaat Pensiun dibagi dengan 60%
(5)       Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah jumlah yang lebih besar di antara :
a.    Penghasilan Dasar Pensiun hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4); dan
b.    Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)


Pembulatan
Pasal 32

Dalam perhitungan  Masa Kerja, 16 (enambelas) hari ke atas dibulatkan menjadi satu bulan dan Masa Kerja 15 (limabelas) hari ke bawah dihapuskan.


Besarnya Manfaat Pensiun
Pasal 33


(1)       Manfaat Pensiun Normal
a.     besarnya Manfaat Pensiun Normal per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
      2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
b.    Manfaat Pensiun bulanan ditetapkan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
(2)       Manfaat Pensiun Dipercepat
Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
(3)       Manfaat Pensiun Cacat
a.   besarnya Manfaat Pensiun Cacat per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
b.    Masa Kerja dalam rumus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung sampai dengan tanggal 31 Juli 1999.
(4)       Pensiun Ditunda
Besarnya hak atas Pensiun Ditunda per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), diatur sebagai berikut :
a.   dalam hal tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan pada usia pensiun dipercepat atau setelahnya, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
b.  dalam hal tetap dibayarkan oleh Dana pensiun dan pembayarannya dilakukan pada usia pensiun normal, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
(5)       Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak
Besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6), ditetapkan sebagai berikut :
a.  Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun yang besarnya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
i.    Untuk 3 (tiga) bulan pertama, sebesar 100% (seratus perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala,  dan
ii.     Untuk bulan keempat dan seterusnya, sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir a.i.
b.   Dalam hal Peserta meninggal dunia dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun yang besarnya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
i.    Untuk 3 (tiga) bulan pertama, sebesar 100% (seratus perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
ii.     Untuk bulan keempat dan seterusnya, sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir b.i.
c.      Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah sebagai berikut:
i.    Untuk 3 (tiga) bulan pertama, sebesar 100% (seratus perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan; dan
ii.   Untuk bulan keempat dan seterusnya, sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan;
d.      Berdasarkan pilihan Janda/Duda, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dibayarkan secara bulanan atau secara sekaligus;
e.      Masa Kerja dalam rumus sebagaimana  dimaksud dalam huruf a dan huruf b dihitung sampai dengan tanggal 31 Juli 1999;
f.       Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.
(6)       Besar Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
a.     dalam hal Masa Kerja pada saat berhenti bekerja atau pada tanggal 31 Juli 1999,     20 (dua puluh) tahun atau lebih, sekurang-kurangnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
b.    dalam hal Masa Kerja pada saat berhenti bekerja atau pada tanggal 31 Juli 1999 kurang dari 20 (dua puluh) tahun, dihitung secara proporsional terhadap Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
(7)       Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk
a. Hak Peserta atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus x {(2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun) + (Rp. 200.000,00 + Rp. 450.000,00 + Rp. + Rp.110.000,00 + Rp.240.000,00)}
b. Masa Kerja dalam rumus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung sampai dengan tanggal 31 Juli 1999.
(8)       Besar Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf a, setelah memperhitungkan ketentuan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diberikan tambahan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
(9)       Besar Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf b, setelah memperhitungkan ketentuan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diberikan tambahan sebesar : Nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala x (Rp. 200.000,00 + Rp.450.000,00 + Rp.110.000,00 + Rp. 240.000,00).

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

Pasal 34

(1)       Pada saat Peserta pensiun karena usia pensiun normal, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran pertama secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (duapuluh per seratus) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
(2)       Pada saat Peserta pensiun pada usia pensiun dipercepat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran pertama secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
(3)       Pada saat Peserta pensiun karena Cacat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran pertama secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
(4)       Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam usia pensiun dipercepat, maka Janda/Duda atau Anak dapat memilih untuk menerima pembayaran pertama secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a.
(5)       Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak, 100% (seratus per seratus) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dapat dibayarkan sekaligus.
(6)       Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka seluruh Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf a dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
(7)       Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, kurang atau sama dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun dimaksud dapat dibayarkan sekaligus.
(8)       Dalam hal Manfaat Pensiun yang diterima setiap bulan oleh Peserta yang telah pensiun kurang atau sama dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun, kepada yang bersangkutan dapat dibayarkan sekaligus nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan.
(9)       Dalam hal  pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta/ Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai  pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

Kenaikan Manfaat Pensiun

Pasal 35
(1)       Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang menerima Manfaat Pensiun Penuh kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2002, berhak untuk menerima kenaikan Manfaat Pensiun.
(2)       Ketentuan perhitungan kenaikan Manfaat Pensiun didasarkan pada Masa Kerja dan usia Peserta pada saat pertama kali menerima Manfaat Pensiun, yang diatur sebagai berikut:
a.    Masa Kerja 30 (tiga puluh) tahun atau lebih dan telah mencapai usia pensiun normal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) maka besar Manfaat Pensiunnya disesuaikan dengan tabel penyesuaian Manfaat Pensiun;
b.    Masa Kerja kurang dari 30 (tiga puluh ) tahun dan usia telah mencapai usia pensiun normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), maka besar Manfaat Pensiunnya diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan Masa Kerjanya.
c.     Masa Kerja 30 (tiga puluh) tahun atau lebih dan usia belum mencapai usia pensiun normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), maka besar Manfaat Pensiunnya diperhitungkan  dengan menggunakan nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala terakhir sesuai dengan usia pada saat pertama kali menerima Manfaat Pensiun.
d.    Masa Kerja kurang dari 30 (tiga puluh) tahun dan usia belum mencapai usia pensiun                   normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), maka besar Manfaat Pensiunnya        diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan Masa Kerjanya dan menggunakan nilai       sekarang Manfaat Pensiun berkala terakhir sesuai dengan usia pada saat pertama kali              menerima Manfaat Pensiun;
e.    Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
(3)       Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun melebihi besar Manfaat Pensiun sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel penyesuaian Manfaat Pensiun, maka besar Manfaat Pensiunnya diberikan kenaikan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(4)       Besar Manfaat Pensiun yang  telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), tidak boleh melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(5)       Ketentuan besar Manfaat Pensiun minimal hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), didasarkan pada Masa Kerja pada saat pertama kali menerima Manfaat Pensiun, yang diatur sebagai berikut:
a.    Masa Kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih, berlaku ketentuan sebagai berikut :
                              i.          dalam hal belum pernah menerima pembayaran pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka besarnya Manfaat Pensiun ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar  Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); atau
                            ii.          dalam hal pernah menerima pembayaran pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka besarnya Manfaat Pensiun ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua  puluh ribu rupiah);
b.    Masa Kerja kurang dari 20 (dua puluh) tahun, berlaku ketentuan sebagai berikut :
                          i.              dalam hal belum pernah menerima pembayaran pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka besarnya Manfaat Pensiun ditetapkan secara proporsional terhadap          Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
                        ii.              dalam hal pernah menerima pembayaran pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka besarnya Manfaat Pensiun ditetapkan secara proporsional terhadap Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
(6)       Besarnya Manfaat Pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak setiap 2 (dua) tahun dinaikkan sebesar 4% (empat per seratus) dari jumlah Manfaat Pensiun yang diterima sebelumnya.
(7)       Bagi pensiunan, Janda/duda atau anak yg masih terdaftar sebagai peserta dan telah menerima Manfaat Pensiun bulanan sampai dengan 31 Desember 2012 diberikan kenaikkan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) terhitung sejak 1 januari 2013.
(8)       Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang menerima Manfaat Pensiun bulanan pertama kali mulai 1 Januari 2013 sampai dengan Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diberikan penyesuaian Manfaat Pensiun sehingga Manfaat Pensiun yang diterima menjadi Manfaat Pensiun sebesar rumus yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2012 ditambah nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala dari     Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak pertama kali menerima Manfaat Pensiun.
(9)       Usulan Kenaikan Manfaat Pensiun hanya akan ditindaklanjuti Pendiri dengan mendasarkan pada keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pendiri tanggal 2 April 2013 dalam acara kelima butir 4 dan harus dilakukan dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun.

Pemberlakuan Kenaikan Manfaat Pensiun

Pasal 36

(1)       Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (5)  berlaku terhitung mulai Januari 2003 dan dibayarkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Nomor 015/SK.DIR/2003 tanggal 28 Januari 2003, yang mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP–118/KM.6/2003 tanggal 31 Maret 2003.
(2)       Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) berlaku dan dibayarkan pada setiap bulan Januari pada tahun genap.
(3)       Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) dan ayat (8) dibayarkan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)       Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau telah berakhir hak Manfaat Pensiunnya.

 

Nilai Sekarang

Pasal 37

Nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dan nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Dana Pensiun ini.

Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 38


(1)       Pembayaran Manfaat Pensiun Normal, dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta pensiun pada usia pensiun normal dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
(2)       Pembayaran manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta pensiun pada usia pensiun dipercepat dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
(3)       Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta pensiun karena Cacat dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
(4)       Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda dapat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia pensiun normal, atau atas permintaan Peserta dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia pensiun dipercepat, dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
(5)       Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia, dan berakhir pada bulan berikutnya Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.
(6)       Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda  meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, dan berakhir pada bulan berikutnya Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d.

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 39


(1)       Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
(2)       Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus, di kantor Dana Pensiun pada jam-jam kerja, atau dibayarkan melalui Kantor Pos, atau melalui pemindahbukuan ke dalam rekening bank, atau melalui pengiriman uang (transfer) antar bank yang ditunjuk oleh Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pengurus.
(3)       Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal, atau pensiun pada usia pensiun dipercepat, atau pensiun karena Cacat, dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat  Peserta/Pensiunan meninggal dunia, mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun, dengan mengisi formulir  yang disediakan Pengurus dan disertai dengan bukti pendukungnya yang sah.
(4)       Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah :
a.      Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Dipercepat
i.      fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peserta;
ii.     tanda bukti kepesertaan;
iii.    surat pemberhentian dari Pemberi Kerja;
b.      Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat
i.      fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peserta;
ii.     tanda bukti kepesertaan;
iii.    surat pemberhentian dari Pemberi Kerja;
iv.   surat keterangan Cacat yang dikeluarkan oleh dokter;
c.      Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda
i.      fotokopi Kartu Tanda Penduduk Janda/Duda;
ii.     fotokopi Kartu Keluarga;
iii.    fotokopi Akta Nikah;
iv.   surat kematian Peserta dari pihak yang berwenang;
d.      Pembayaran Manfaat Pensiun Anak
i.      fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak, atau dalam hal Anak belum memiliki Kartu Tanda Penduduk surat keterangan wali bagi Anak di bawah umur;
ii.     surat keterangan bagi Anak yang berusia lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun yang menyatakan bahwa belum berpenghasilan, dan masih sekolah, dan belum menikah.
iii.    fotokopi Kartu Keluarga;
iv.   surat kematian Peserta, dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda/Duda, dari pihak yang berwenang;
v.    surat kematian Janda/Duda atau surat keterangan bahwa Janda/Duda kawin lagi, dari pihak yang berwenang;
e.      Pembayaran Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk
i.      fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Yang Ditunjuk;
ii.     surat kematian Peserta, dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, dari pihak yang berwenang;
iii.    surat tanda bukti penunjukan.
(5)       Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya.

Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun

Pasal 40


(1)       Hak atas setiap Manfaat Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
(2)       Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun, dinyatakan batal demi hukum.


Pajak atas Manfaat Pensiun

Pasal 41


Pajak penghasilan atas pembayaran Manfaat Pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun.


BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN
Manfaat Lain
Pasal 42

(1)        Manfaat Lain sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya  pada tahun 2013 diberikan kepada Peserta yang telah efektif pensiun pada saat Manfaat Lain dibayarkan. Pembayaran dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)        Usulan pemberian Manfaat Lain kepada Peserta yang telah efektif pensiun pada saat Manfaat Lain dibayarkan hanya akan ditindaklanjuti oleh Pendiri dengan mendasarkan pada keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pendiri tanggal 2 April 2013 dalam acara kelima butir 4 dan harus dilakukan dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun.
(3)        Pembayaran Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau telah berakhir hak Manfaat Pensiunnya.
(4)        Pajak penghasilan atas pembayaran Manfaat  Lain ditanggung oleh Dana Pensiun.



BAB X
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 43


(1)       Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat diubah oleh Pendiri berdasarkan suatu rapat yang diadakan untuk maksud itu, dan harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan pengesahan.
(2)       Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan berkurangnya Manfaat Pensiun yang telah menjadi hak Peserta yang telah diperoleh selama kepesertaannya sampai dengan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)       Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
(4)       Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun dan persyaratan untuk memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, tunduk pada ketentuan Undang- Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 44


(1)       Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)       Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila menurut pendapat Otoritas Jasa Keuangan, Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
(3)       Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
(4)       Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang sekaligus menunjuk likuidator untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5)       Tata cara likuidasi berpedoman pada ketentuan Undang- Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.





BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45


(1)       Ketentuan kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah berlaku juga bagi Pensiunan direksi, Janda/Duda dan Anak Pensiunan direksi, yang berhak atas Manfaat Pensiun dan terdaftar pada Dana Pensiun pada tanggal 31 Maret 2003.

(2)       Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, b, c dan d adalah sebesar 1 (satu) kali periode masa jabatan sebagai direksi, yaitu 5 (lima) tahun.

(3)       Usia pensiun normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, b, c dan d adalah akhir masa jabatan sebagai direksi.

(4)       Nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dan d, tidak berlaku bagi Pensiunan direksi.



BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

(1)       Dengan disahkannya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Empat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi               PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor KEP.DIR/151/2011 tanggal 16 Juni 2011, dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)       Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh Pendiri dan atau Pengurus.
(3)       Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.









                       
Ditetapkan di 
:
Jakarta
Pada tanggal
:
Xxxxxx 2013



PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
PENDIRI
DANA PENSIUN BANK MANDIRI  EMPAT






RISWINANDI

OGI PRASTOMIYONO
WAKIL DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR